STRATEGI CSR

Stakeholder mapping: menjaga bisnis dan kepentingan publik tetap sejalan

Lokakarya pemetaan sosial partisipatif bersama masyarakat

Sebuah perusahaan pernah menyusun daftar pemangku kepentingan dengan sangat rapi. Empat puluh nama, lengkap dengan jabatan, instansi, dan nomor telepon, tersimpan dalam satu berkas presentasi. Dua tahun kemudian, ketika jalan masuk pabrik diblokir warga selama tiga hari, tidak satu pun nama di daftar itu berguna. Orang-orang yang memblokir jalan tidak pernah tercatat di sana.

Daftar tadi bukannya keliru. Ia hanya menjawab pertanyaan yang salah, yaitu siapa saja yang pantas diundang ke acara peresmian. Pertanyaan yang sebetulnya perlu dijawab jauh lebih tidak nyaman: hidup siapa yang berubah karena keputusan perusahaan, dan tangan siapa yang mampu mengubah arah keputusan itu.

Daftar dan peta bukan hal yang sama

Daftar menjawab "siapa saja". Peta menjawab "bagaimana mereka saling terkait" — dan pertanyaan kedua ini yang menentukan saat keadaan sedang tidak baik-baik saja.

Di lapangan, pihak yang paling menentukan kerap tidak memegang jabatan apa pun. Pemilik warung di depan gerbang mengetahui kabar sebelum kepala desa. Guru mengaji yang perkataannya lebih didengar ketimbang surat edaran. Bekas pekerja yang kini memimpin protes karena merasa diperlakukan tidak adil. Nama-nama semacam ini tidak akan muncul kalau pemetaan dikerjakan dari balik meja dengan menyalin bagan organisasi pemerintahan desa.

Kebalikannya juga terjadi. Ada pihak yang selalu masuk daftar padahal pengaruhnya pada jalannya program tipis. Mengundang mereka ke setiap kegiatan menghabiskan waktu dan anggaran tanpa mengurangi satu pun risiko.

Empat hal yang perlu dibaca dari setiap pihak

Kepentingan. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Kerap berbeda dari yang disampaikan di forum resmi. Permintaan bantuan gedung serbaguna, misalnya, kadang sebetulnya soal kebutuhan akan pengakuan, bukan soal bangunannya.

Pengaruh. Sejauh mana mereka mampu menggerakkan orang lain atau menghambat jalannya kegiatan. Ini tidak selalu sejalan dengan jabatan, dan di banyak tempat justru berlawanan.

Kerentanan. Siapa yang paling terdampak sekaligus paling sedikit punya pilihan. Kelompok ini jarang bersuara, karena itu paling mudah terlewat, padahal ke sinilah program pemberdayaan semestinya diarahkan.

Relasi. Siapa berhubungan dengan siapa, siapa berseteru dengan siapa, lewat siapa sebuah pesan paling cepat sampai. Bagian ini paling sulit digambar dan paling menentukan saat suasana memanas.

Setelah keempatnya terbaca, perusahaan bisa menyusun urutan: siapa yang harus ditemui sebelum keputusan diambil, dan siapa yang cukup diberi kabar sesudahnya. Membalik urutan ini yang umumnya memicu persoalan.

Angka, percakapan, dan mata

Pemetaan yang layak dipakai tidak bertumpu pada satu sumber saja.

Dokumen resmi memberi kerangka awal. Profil desa, catatan kependudukan, riwayat perizinan, arsip pengaduan yang pernah masuk ke perusahaan. Bahan seperti ini murah dan cepat didapat, tapi umurnya pendek dan tidak menjelaskan apa pun tentang dinamika di baliknya.

Lalu ada wawancara, yang mengisi ruang kosong yang tak tertangkap angka. Kuncinya bukan jumlah narasumber, melainkan sebarannya. Kalau semua nama narasumber datang dari satu pintu — misalnya seluruhnya rekomendasi aparat setempat — hasil pemetaan hanya akan memantulkan sudut pandang pintu tersebut.

Yang ketiga paling sering dilewati karena memakan waktu: duduk berlama-lama di warung, hadir di pertemuan kampung, memperhatikan siapa yang bicara dan siapa yang memilih diam. Banyak hal penting tidak pernah keluar dalam wawancara resmi, bukan karena disembunyikan, tapi karena tidak ada yang merasa perlu menyebutkannya.

Yang berulang terjadi

Kesalahan pertama adalah menganggap pekerjaan ini selesai sekali jadi. Peta disusun saat studi kelayakan, disimpan di lemari, tidak pernah dibuka lagi. Padahal kepala desa berganti, tokoh berpengaruh meninggal, kelompok baru terbentuk, dan anak muda yang dulu diam kini menggerakkan massa lewat grup daring.

Kesalahan berikutnya, hanya memetakan pihak yang mendukung. Suara kritis dicatat sebagai gangguan alih-alih sebagai sumber informasi, padahal merekalah yang paling cepat menunjukkan letak masalah yang belum terlihat.

Ada pula pemetaan yang berhenti sebagai dokumen. Laporan setebal ratusan halaman disusun rapi untuk memenuhi syarat penilaian, lalu tidak pernah menjadi dasar satu keputusan pun. Pemborosan jenis ini yang paling banyak kami temui.

Yang terakhir menyangkut cara kerja di lapangan. Warga yang diwawancarai tanpa tahu untuk apa datanya dipakai akan menjawab seadanya, atau menjawab apa yang mereka kira ingin didengar. Hasilnya peta yang tampak lengkap tapi isinya tidak bisa dipegang.

Dari peta ke keputusan

Di sinilah nilainya bagi perusahaan. Pemetaan yang dikerjakan dengan benar menjawab pertanyaan yang selama ini menggantung di tim CSR.

Anggaran terbatas mau diarahkan ke mana lebih dulu. Program mana yang sebaiknya dijalankan bersama kelompok tertentu, dan mana yang malah akan memicu kecemburuan bila diberikan kepada satu pihak saja. Isu mana yang perlu ditangani sebelum membesar, dan lewat siapa pendekatannya masuk akal.

Bagi perusahaan yang sedang mengejar peringkat hijau dalam penilaian lingkungan, pemetaan juga menjadi dasar yang dituntut. Program pemberdayaan yang tidak bisa menunjukkan asal-usul pilihan kelompok sasarannya akan sulit dipertanggungjawabkan, sebaik apa pun pelaksanaannya.

Kapan perlu dibaca ulang

Tidak ada jadwal baku. Tapi ada beberapa momen yang jelas menuntutnya: setelah pergantian pimpinan di tingkat desa atau kecamatan, ketika wilayah kerja meluas atau pola operasi berubah, dan sesudah munculnya konflik sekecil apa pun. Di luar itu, sekali dalam dua sampai tiga tahun adalah kebiasaan yang sehat.

Memperbarui tidak berarti mengulang seluruh riset dari nol. Umumnya cukup menguji ulang bagian yang paling mungkin bergeser, lalu menambahkan aktor baru yang muncul sejak pemetaan terakhir.

Penutup

Pemetaan pemangku kepentingan sering diperlakukan sebagai kewajiban administratif yang dikerjakan karena diminta penilai. Padahal fungsinya sederhana dan praktis: mengetahui medan tempat perusahaan berdiri, sebelum medan itu bergerak.

Perusahaan yang mengenali medannya mengambil keputusan lebih awal, dengan biaya lebih kecil dan risiko yang lebih terukur. Terkadang yang tidak mengenalinya menunggu sampai gerbangnya diblokir.

Ciptass membantu perusahaan menyusun dan memperbarui peta pemangku kepentingan sebagai dasar perencanaan program sosial. Kalau Anda sedang menyiapkan atau meninjau ulang strategi CSR perusahaan, silakan hubungi tim kami.

Kembali ke Ciptass Media & Data CSR